Direktur Progresif Sumut : Hukum yang Tegas Selaras Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kitakini.news - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti masalah korupsi. Menurutnya, tindak kriminal yang merugikan negara ini membuat Indonesia tak pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca Juga:

• Prabowo-Gibran Menang Telak di Kota Siantar
• Tiga Pasangan Capres - Cawapres Tandatangani Komitmen Kemerdekaan Pers
• Mahfud Mundur, Tito Karnavian jadi Plt Menkopolhukam

Mahfud bercerita, ada investor yang akan menanamkan modal di Indonesia, namun malah diperas. Bahkan, kata dia, saat membayar pemerasan lalu ketahuan, justru investor jugalah yang ditangkap.

Dalam hal ini, Mahfud mempertegas bahwa pengusaha mengharapkan adanya pemimpin RI yang peduli terhadap kasus korupsi. Sehingga pemerasan yang ada tidak menjerumuskan pengusaha.

"Tidak Bapak, justru kami (pengusaha) perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa, kalau kami mau berinvestasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar, padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini," kata Mahfud dalam Debat Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, Jumat (22/12/2033) malam.

Selain karena ada korupsi, itu disebabkan tidak efisiennya kinerja di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. "Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yuduikatif secara besar besaran," ujarnya.

Akibatnya, kata Mahfud, rakyat menjadi miskin. Hal ini sebagaimana pertemuan dirinya dengan rakyat di sejumlah daerah yang mengaku tidak menikmati subsidi minyak karena dikorupsi.

"Kemudian, di pulau saya di Madura itu kaya dengan gas alam, tapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, bagaimana kita mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan sebagaimana Pasal 3 UUD dan juga tertuang dalam Al-quran," tandasnya.

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud, Direktur Wilayah Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) Sumatera Utara Lismardi Hendra menilai apa yang disampaikan oleh Mahfud sering dirasakan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

"Bukan hal baru lagi, (korupsi) ini sudah menjadi PR lama bagi pemerintah, makanya kita (progresif) mendukung apa yang disampaikan oleh pak Ganjar pada debat sebelumnya bahwa undang-undang perampasan aset dan koruptor dibawa ke Nusakambangan harus disahkan untuk memberikan efek jera," ujarnya disela-sela acara Nobar Debat Cawapres yang dilakukan oleh Progresif Sumut di Kebab Cafe, Jl. Sumber Amal, No. 241, Harjosari II Medan Amplas.

Hendra menambahkan, penegakan hukum yang tegas tentunya selaras dengan pertumbuhan ekonomi. "Kalau penegakan hukum sudah tegas, tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, karena tidak akan ada lagi istilah dipersulit," imbuhnya.

Ia juga menilai, sosok Mahfud sebagai Menkopolhukam selama ini telah melakukan banyak perubahan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Sudah banyak yang dilakukan oleh beliau (Mahfud), namun terbatas oleh belum adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum, makanya kita menilai sosok Ganjar-Mahfud merupakan Capres dan Cawapres yang sesuai untuk Indonesia," tukasnya.