Akui Rekam Jejak Negatif, Bawaslu Sumut Blak-blakan ke Jurnalis

Kitakini.news - Anggota Bawaslu Sumut Saut Boang Manalu mengakui rekam jejak Bawaslu di media negatif. Makanya dia blak-blakan soal tugas dan tanggung jawab Bawaslu kepada puluhan wartawan dalam Rapat Kerja Bersama Jurnalis Media Massa, Cetak dan Elektronik di Hotel Karibia Boutique Medan, Kamis (28/12/2023).

Baca Juga:

• Bawaslu Sebut Sumut Masuk Kategori Rawan Pelanggaran
• Kanwil I KPPU : Ada Kaitan Erat Politik dengan Sektor Pertambangan, Perkebunan Sawit dan Konstruksi
• Polres Langkat Gelar Rakor Lintas Sektoral dan Deklarasi Pemilu Damai

"Nanti baliho (alat peraga kampanye/APK) dipasang (yang menyalahi aturan), Bawaslu dibilang gak kerja. Padahal dari sisi personil kami gak cukup kuat. Dan dari sisi regulasi, Bawaslu tidak boleh melakukan pencabutan karena dianggap merusak dan ada hukum pidananya," ucapnya.

Karena itu, sambung dia, bagian dari cara Bawaslu Sumut melanjutkan komunikasi dengan wartawan, dilakukan pertemuan ini.

Dia mengungkapkan, jika sebanyak 18 partai politik melapor dalam waktu yang sama, maka Bawaslu kabupaten/kota akan sangat kewalahan, karena jumlah personil terbatas.

Untuk itu, dalam menjalankan fungsi utama Bawaslu pencegahan pelanggaran, Bawaslu harus membuka ruang seluas-luasnya dalam mengawasi.

"Kondisi ini yang membuat saya harus berjibaku dan merangkul teman-teman (jurnalis) sehingga saat nantinya menghadapi publik," terangnya.

Saut menjelaskan, untuk periode sekarang ini, ada 7 jurnalis yang menjadi penyelenggara Pemilu Bawaslu kabupaten/kota.

"Dengan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Bawaslu dan jurnalis. Karena tujuan Bawaslu dan jurnalis sama untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa, terlepas dari oknum," kata dia.

Dia berharap dukungan sehingga 7 orang jurnalis yang bergabung ke Bawaslu bisa menjalankan tugas kebawasluan dengan baik.

"Ini bisa menjadi modal komunikasi Bawaslu untuk mendorong paradigma baru. Ke depan kita harapkan dukungan dalam memberikan ruang secara prinsip dengan jurnalis. Karena prinsip kerjanya (antara Bawaslu dan jurnalis) sama, hanya output yang beda," bebernya.

Diakui Saut, ada kesan jurnalis dengan kepentingan proyek, termasuk justisme negatif.

Karenanya dia berharap Bawaslu mengerti bahwa berita tidak ditentukan oleh uang. Tapi bagaimana Bawaslu sebagai pengelola negara berkomunikasi dengan jurnalis.

"Saya harap Bawaslu benar-benar menjadi tempat konsultasi soal kepemiluan dan perpolitikan," ungkap dia.

Saut juga menjelaskan pada periode ini, Bawaslu Sumut akan satu pintu dalam kehumasan, yakni dari Divisi Humas. Tapi tidak menutup kemungkinan mengambil informasi lain lintas divisi sehingga informasi yang beredar tidak berbeda-beda.

Membuka kegiatan, Anggota Bawaslu Sumut Johan Alamsyah mengungkapkan Bawaslu lebih banyak melakukan pencegahan daripada penindakan.

"Kita menekankan pencegahan sebagai yang utama. Kita sekarang sedang mendata pencegahan-pencegahan itu, dan terus menghimbau agar terus dilakukan," terang dia.

Dalam kesempatan ini, Saut menyampaikan berdasarkan data Bawaslu Sumut, pelanggaran Pemilu ada hampir di seluruh kabupaten kota. Namun, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran.

"Kita minta agar partai politik mengurus izin dulu baru kampanye," tandasnya.