Anis Dilaporkan ke Bawaslu, Berikut Pernyataan TKD Prabowo-Gibran Sumut

Kitakini.news - Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan calon presiden nomor urut 1, Anis Rasyid Baswedan ke Bawaslu Pusat. Laporan dilakukan buntut pernyataannya yang diduga mengandung provokasi saat debat capres ketiga yang diselenggarakan KPU beberapa hari lalu.

Baca Juga:

• Veronica Tan Sah Jadi Wamen PPPA, Komitmen Tingkatkan Gizi dan Perlindungan Anak
• Ahmad Darwis Harap Kabinet Merah Putih Bisa Jaga Stabilitas Ekonomi dan Kesenjangan
• Rayakan Pelantikan Prabowo-Gibran, Warga Sumut Sumut Gelar Konvoi dan Nonton Bareng

Dalam debat tersebut Anies menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektar. Pernyataan tersebut dinilai fitnah.

Selain itu, calon presiden yang diusung beberapa partai politik tersebut juga menyampaikan anggaran Kementrian Pertahanan sebesar Rp 700 triliun dan menghina kinerja Prabowo yang membeli senjata bekas untuk pertahanan Indonesia.

Bahkan, Anies memberikan penilaian 11 dari 100 untuk kinerja Prabowo.

Ketua TKD Prabowo – Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo mengatakan, pelaporan ini adalah imbas dari salah bicara dan data.

"Mungkin ada yang asal bicara tanpa data. Kemudian didorong ambisi menggebu-gebu. Sehingga tidak obyektif. Jangan pula karena ambisi pribadi, kita menghasut rakyat," ucap Ade Jona.

Apa yang disampaikan capres nomor urut 1 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Alasan inilah Anies dilaporkan ke Bawaslu RI.

Berdasarkan data yang dilaporkan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Prabowo tercatat hanya memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000 saja.

Begitu juga dengan anggaran Kementrian Pertahanan yang tidak sampai Rp700 triliun. Bahkan, Prabowo adalah salah satu menteri dengan kinerja terbaik pada kabinet Presiden Jokowi saat ini.

Dengan pernyataan itu, Anies diduga telah melakukan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.