Todung Mulya Lubis Minta Kapolri Investigasi Dugaan Kecurangan Pemilu

Kitakini.news - Terkait viralnya suara percakapan yang diduga suara para pimpinan Forkopimda Batubara, yang mengarahkan dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu, tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud angkat bicara.

Baca Juga:

• Bawaslu Sumut Akui Banyak Terima Laporan Kecurangan Pemilu 2024
• Pergeseran Suara Caleg, Praktisi : KPU dan Bawaslu jangan 'Pasang Badan'
• NasDem Riau Temukan Dugaan Kecurangan Pemilu

Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Bidang Hukum, Todung Mulya Lubis meminta Kapolri Jenderal Listyo untuk menginvestigasi keterlibatan aparatnya dalam konspirasi ini, Minggu sore (14/1/2024) di rumah pemenangan Capres 03 di Jalan sei Serayu Medan.

Tidak hanya Kapolri, Todung juga menegaskan Jaksa Agung bertindak dengan hal yang sama. Meski Bawaslu belum terima laporan dugaan kecurangan tersebut, Bawaslu RI harus pro aktif mengambil inisiatif melakukan tindakan.

Untuk menguatkan bukti dan mencari fakta, TPN Ganjar Mahfud pun telah bentuk tim investigasi. Berharap, satu sampai dua hari ke depan pihaknya mendapatkan hasil.

Apabila dugaan itu benar maka pihaknya meminta hukum ditegakkan secara benar karena sudah mencederai demokrasi.

Sebelumnya, beredar sebuah video menampilkan empat foto pimpinan daerah kabupaten Batubara yakni Dandim, Bupati, Kapolres dan Kejari yang berisikan suara percakapan tentang pengarahan memenangkan Paslon Capres nomor urut 2.

Diduga, dalam video tersebut akan ada pergerakan kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 di kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang sudah terorganisir oleh Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara.

Dimana , video yang mencantumkan akun TikTok @Nasionalcorruption berisikan suara tiap kepala desa diarahkan ke paslon 02 secara paksa agar menang.

Kemudian tertulis percakapannya tentang peluru yang mengartikan uang yang kini masih diupayakan sebelum pilpres sudah dikeluarkan dengan nilai Rp100 ribu per orang dengan menggunakan dana desa untuk serangan saat mencoblos.

Usai itu, percakapan menyebutkan pj bupati, Kapolres, Dandim dan kejari akan mendapatkan pembiayaan operasional dari dana desa untuk memenangkan Paslon capres 02.

Pun begitu, unsur Forkopimda Batubara yang tersebut namanya, menegaskan dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Pasalnya, mereka secara tegas menyebutkan netralitas TNI/Polri dalam Pemilu 2024.