Gerak 98 : Video AI Unggahan Kader Golkar, Alarm Bangkitnya "Rezim Soeharto"

"Menghidupkan orang yang sudah meninggal menggunakan AI sangat menyesatkan, tidak beretika, apalagi hanya untuk kebutuhan ajakan kampanye lima tahunan, betul – betul menghalalkan segala cara tak perduli apapun hanya ambisi untuk menang," ujar Hedra Kaban pada wartawan di Sekretariat Gerak 98, di Jalan Perhubungan Udara Medan, Selasa, 23 Jan 2023.

Baca Juga:

• 1000 Tokoh Masyarakat dan Pemuda Sumut Siap Menangkan Bobby-Surya
• Menangkan RK-Suswono, Ketua Bid Pemuda DPP Golkar Said Aldi Al Idrus Minta Pemuda Bergerak Militan
• Sekwan Terima Surat Penetapan Pimpinan DPRD Sumut Dari DPP Partai Golkar

Disampaikan Hendra, pada video yang menyesatkan tersebut terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa yang berbicara adalah Presiden Soeharo, bukan sebagai mantan presiden.

Selanjutnya ada kalimat yang disampaikan oleh "arwah" Soeharto, hanya menyebutkan pembangunan dilakukan oleh Presiden SBY dan Joko Widodo. Kader salah satu partai pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang mengungggah vidio AI tersebut, menafikkan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie, Presiden Gusdur dan Presiden Megawati. Padahal, nama-nama Presiden yang tidak mereka sebutkan itu, terang benderang menghidupkan dan mengawal demokrasi di Indonesia.

Hendra, alumni Atma Jaya, didampingi aktivis 98 lainnya seperti Mian Silalahi alumni Unika St Thomas, Abraham Manurung yang merupakan Alumni Universitas HKBP Nommensen, Arizal alumni ITM dan Dunan alumni ISTN Jakarta menyebutkan, pada video AI itu menurut kajian Gerak 98, juga ada kebohongan untuk meraih simpati kalangan Gen Z dan Y, dimana Soeharto punya mimpi membangun sekolah sekolah AI dan keamanan cyber modern tempat anak anak Indonesia belajar menjadi pemimpin teknologi . Padahal yang pada masa pemerintahannya, teknologi informasi belumlah seperti saat ini.

Kemunafikan akut yang dibangun pada video AI itu, disebutkan keinginan Soeharto melawan mafia, penimbun beras yang merugikan rakyat. Padahal, pemerintahan Soehartolah pemelihara mafia bahkan dipelihara oleh negara pada saat itu, penimbun beras dilindungi negara, monopoli dalam banyak bisnis sehingga itu menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan Reformasi untuk menjatuhkan kekuasaan rezim represif otoriter Soeharto.

Video ini kembali membuka sejarah lahirnya gerakan 98 sebagai puncak dari perlawanan masyarakat teraniaya secara ekonomi, fisik maupun mental.

Gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa sebagai kelompok perlawanan pada saat itu, mengusung berbagai macam isu yang sentral dianataranya :

ADILI SOEHARTO BESERTA KRONINYA.

Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, merupakan pemimpin yang menjadi akar permasalahan politik dan ekonomi Indonesia. Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat luas, tidak terbatas dan sangat otoriter. Atas nama negara, seluruh bisnis, sumber daya alam, dikelola oleh kroni-kroni Soeharto untuk menumpuk kekayaan mereka sendiri.

LAKSANAKAN AMANDEMEN UUD 1945

Tuntutan ini menjadi tuntutan yang penting untuk mewujudkan kepastian hukum di masa yang akan datang, termasuk diantaranya membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa menjabat selama dua periode.

HAPUSKAN DWI FUNGSI ABRI

Pada masa pemerintahan Soeharto, ABRI yang ketika itu masih 4 Matra (AD, AU, AL dan Polri), bisa menempati dua posisi, tidak hanya fungsi keamanan, tetapi juga fungsi posisi politik sehingga kecendrungannya, ABRI tidak berpihak pada masyarakat sipil. Kondisi ini kembali terjadi pada akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Hukum hanya berlaku pada orang yang tidak patuh atas keinginannya. Ada kasus penangkapan Palti Hutabarat yang merupakan satu dari sekian banyak orang yang menyebarkan dugaan keterlibatan Forkopimda Plus dalam memaksa seluruh aparatur pemerintah desa untuk memenangkan Putra Sulung Jokowi yang berpasangan dengan Prabowo. Sebelumnya juga penangkapan terhadap Bowo, aktivis Repdem Sumatera Utara atas unggahan produk media Tirto.id, terkait indikasi keterlibatan Polri dalam suksesi pemenangan Prabowo, dan ada juga intimidasi terhadap Ibu Agung Shinta pasca beliau orasi di Untag Surabaya, serta banyak lagi kasus intimidasi lainnya terhadap masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Capres dan Cawapres nomo 2, Prabowo – Gibran.

DESENTRALISASI DAN LAKSANAKAN OTONOMI DAERAH YANG SELUAS LUASNYA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN YANG MERATA BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Otonomi daerah yang seluas luasnya ini merupakan jawaban untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote karena pada saat pemerintahan Soeharto, semuanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan otonomi daerah, diharapkan semua kabupaten di Indonesia, memiliki kesempatan untuk membangun daerahnya masing-masing dengan dana APBD dan tentunya APBN.

TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM.

Masa pemerintahan Soeharto penegakkan hukum hanya "tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Pejabat selalu bertindak sewenang-wenang sehingga diperlukan Supremasi Hukum agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kondisi ini kembali terulang kembali. Parahnya saat ini, ada istilah No Viral No Justice. Tidak sedikit akhirnya, korban mengadu kepada influenser, ketimbang mengadu kepada aparat penegak hukum.

Kritisnya banyak hewan di Medan Zoo (Kebun Binatang Medan), bahkan sudah ada hewan langka yang mati karena diabaikan, tidak ada pengusutan sama sekali. Malah Walikota Medan yang notabene Menantu Joko Widodo, selaku penanggungjawab tertinggi atas kondisi tersebut, sibuk membagi-bagi uang untuk kepentingan pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.

PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI NEPOTISME.

KKN sangat subur pada masa pemerintahan Soeharto. Praktik KKN sangat massif dan terstruktur. Dizaman Jokowi saat ini, KKN bahkan dilakukan terang-terangan. Salah satunya bagaimana seorang menantu Presiden yang menjabat sebagai Walikota Medan, terang-terangan mengaku bertanggungjawab atas kasus pengerahan ASN untuk memilih Pasangan Prabowo-Gibran, tanpa ada tindakan hukum apapun.

Masa kelam pemerintahan Soeharto ini yang kembali ingin dihidupkan oleh pengunggah AI Soeharto dimana yang bersangkutan hidup bergelimang harta sehingga tidak pernah merasakan penderitaan rakyat dimasa itu.

Bahkan lebih buruknya, saat ini secara tidak langsung di negara ini, prakteknya lebih parah dari pada masa Soeharto. Reformasi gagal karena pencitraan yang dilakukan oleh pemerintahan presiden ke 7 dan coba dilanjutkan oleh antek-antek Soeharto yang bergabung dalam kualisi calon Presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Dalam koalisi tersebut, meskipun mencoba berdiri sendiri, namun partai-partai tersandera karena ketua umum partai besar yang bergabung terindikasi melakukan "kesalahan" sehingga terpaksa harus bergabung mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 2, tidak sesuai dengan tuntutan Reformasi tentang penegakkan Supremasi Hukum.

Memaksakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden, dengan "menghalalkan" segala cara, memperkosa konstitusi sehingga perilaku KKN kembali muncul.

Menggunakan kekuasaan secara terang-terangan untuk memaksa seluruh kekuatan negara, mulai dari TNI, Polri, Institusi penegak hukum, Aparat Sipil Negara, karyawan BUMN, bahkan Kepala Desa, RT, RW dan

menggunakan dana negara, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Oleh karena itu, GERAK 98 yang beranggotakan para aktivis mahasiswa tahun 98 serta jejaring yang masih setia pada perjuangan Reformasi, sebagai bagian kecil dari pelaku sejarah dan penerus semangat reformasi, sangat menyesalkan penyalahgunaan teknologi untuk penyesatkan informasi, mengajak seluruh elemen Masyarakat terkhusus mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus pemilik Indonesia masa depan agar :

Tidak memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden 02 termasuk Partai dan para caleg yang berkoalisi dengan pasannga tersebut karena telah mencederai tuntutan Reformasi dan berkeinginan mengembalikan kondisi politik, ekonomi dan hukum, serta praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotismea ke era pemerintahan Soeharto. Sekaligus melawan cara – cara yang melanggar kepatutan, menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi kekuasaan.

GERAK 98 Sumatera Utara berharap, pernyataan sikap yang kami keluarkan ini bisa membuka kembali ingatan kita, serta membuka sedikit sejarah kelam yang coba ditutupi oleh rezim hari ini pada generasi – generasi muda. (**)