Kitakini.news – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memastikan tidak menginginkan adanya regulasi atau peraturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi 3 periode dan menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.

“Kita juga menekankan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024 mendatang tergantung hasil kontemplasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di masa yang akan datang,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Krisyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021).

Hasto juga mengungkapkan, mengatakan usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Selain itu, lanjut Hasto, dirinya juga memastikan partainya dan Presiden Joko Widodo tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masanya atau bisa diduduki tiga periode.

“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di Jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” tegasnya.

Politisi senior PDI-P ini juga menilai, konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Di dalamnya diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air.

Hasto juga menyadari bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Namun, pekerjaan rumah PDI-P bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak.

“Justru, PDI-P ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Presiden Jokowi bisa menjadi haluan negara. PDI-P juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini,” cetusnya.

“Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” tandasnya.

Lebih lanjut Hasto menuturkan, partainya saat ini fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Meski demikian, akan tiba waktunya PDI-P untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung. Seluruh kader PDI Perjuangan tentu akan menyerahkannya kepada Megawati.

Hasto juga meyakini Presiden Kelima RI (Megawati Soekarnoputri,red) itu akan memilih pemimpin nasional dengan melakukan kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” pungkasnya.