Untuk Sementara, Harun Mustafa Diamanatkan Gantikan Peran Alm Baskami Ginting

Kitakini.news - Harun Mustafa Nasution untuk sementara waktu diamanatkan menggantikan posisi Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut).

Baca Juga:

• Besok, Paripurna DPRD Sumut Umumkan Erni Aryanti Ketua Dewan
• DPRD Apresiasi Poldasu dan Seluruh Komponen Mengamankan Pesta Demokrasi 2024 di Sumut
• Akhirnya DPD Golkar Tetapkan Erni Aryanti Sebagai Ketua DPRD Sumut

Hal ini diakui langsung oleh Harun Mustafa Nasution menjawab wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/2/2024).

"Tadi kita sementara atas kesepakatan bersama, karena mungkin memang waktunya sedikit, saya ditunjuk sebagai atasnama pimpinan DPRD," ujar Wakil Ketua I DPRD Sumut tersebut.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga menyebut, bahwa kesepakatan ini bertujuan memudahkan pekerjaan di legislatif Sumut, baik secara administrasi maupun program-program kegiatan lainnya.

"Agak repot (kalau secara bergantian). Tanggungjawab itu jika belum selesai ditanggungjawabi yang satu, sudah ditanggungjawabi yang lain, pasti ada ketertinggalan. Jadi tadi tiga dari empat (wakil ketua), dua orang mengamanatkan ke saya. Karena Pak Rahmansyah Sibarani masih berada di dapil (Sibolga)," terangnya.

Amanah atas nama pimpinan DPRD Sumut yang diterima Harun Mustafa ini, akan berlangsung hingga diputuskannya nama oleh DPP PDI Perjuangan, untuk menggantikan posisi Almarhum Baskami Ginting.

"Jadi (amanah) ini sekali lagi atas nama (pimpinan dewan). Sembari kita menunggu dari DPP PDI-P yang belum turun sampai sekarang," pungkasnya.

Sekaitan hal ini, Sekretariat DPRD Sumut sebelumnya telah berkirim surat kepada Fraksi PDIP DPRD Sumut, DPP PDIP, dan Menteri Dalam Negeri atas sosok pengganti Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut.

Koordinasi ini sebagai langkah untuk memudahkan pihak Setwan DPRD Sumut memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua dewan yang menjadi 'jatah' dari PDIP, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum. (**)