Musim Study Tour Tiba, Kemenhub Cek Bus di Sumut, Ini Kata KNKT

Karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun bergerak cepat. Bus-bus di Sumatra Utara (Sumut) akan dicek kelayakannya agar tak terulang kejadian di Subang.

Baca Juga:

• Banmus DPRD Sumut Digelar Ulang Bahas Penetapan Pimpinan Dewan
• Soal UU HKPD, Komisi C DPRD Sumut Desak Pemerintah Pusat Kaji Ulang Alokasi DBH
• F-Gerindra Dorong Penerapan Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Pelaku Koperasi, UMKM dan IKM Berkeadilan, Humanis dan Nyaman

Melansir berbagai sumber, Kamis (16/5/2024), selain Sumut ada 5 wilayah lain yang akan dicek. Setidaknya ini diketahui usai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan rapat.

"Kami akan membentuk enam wilayah sebagai piloting untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan ramp check. Yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara," ujar Budi Karya.

Pengecekan itu akan dilakukan bersama oleh sejumlah instansi. Pemilihan enam provinsi ini karena memiliki jumlah bus yang besar.

"Ya pada dasarnya enam provinsi itu adalah yang mewakili yang jumlahnya besar, tapi itu adalah satu tahapan dengan waktu yang pendek kita akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia," sebutnya.

Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengimbau masyarakat mengecek kelayakan bus sebelum dipakai untuk study tour. Dia mengatakan masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi Mitra Darat.

"Kalau terdaftar di Mitra Darat, berarti busnya berizin dan kalau dinyatakan laik, silakan digunakan," kata Soerjanto.

Soerjanto mengakui cukup kesulitan mendeteksi kelayakan bus secara langsung atau kasatmata. Dia pun menganjurkan masyarakat yang tidak dapat menggunakan aplikasi meminta bantuan teman atau kerabat.

Diketahui, bus pariwisata Trans Putera Fajar yang mengalami kecelakaan maut di Subang tidak memenuhi standar kelayakan. Bus tersebut pun tidak terdaftar dalam Mitra Darat.

"Nggak ada izinnya, kok," pungkas Soerjanto.