Berkat Laoli Desak Perekrutan PPPK di Sumut Transparan

Kitakini.news - Bendahara Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Berkat Kurniawan Laoli M.IP menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:

• Aripay Dorong Gubsu Ambil Alih 199.126 Ha Lahan HGU Mati Untuk Tingkatkan PAD
• Warga Desa Simonis, Aek Natas Desak Pemprovsu Selesaikan Pembangunan Jalan Labura-Toba
• Sutarto: Tol Kuala Tanjung-Indrapura Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumut

Berkat juga menaruh keprihatinan dan miris l terhadap dugaan ketidakteraturan dalam sistem seleksi yang dapat merugikan pelamar.

"Proses seleksi PPPK harus dilakukan secara terbuka dan tegas. Jika ujian sudah berbasis online, hasilnya seharusnya bisa langsung diumumkan tanpa penundaan. Penundaan ini membuka ruang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi," ujar Berkat kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (16/1/2025).

Berkat juga mengkritik adanya potensi manipulasi nilai dan penilaian manual yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Menurut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini, seluruh hasil seleksi harus berbasis data digital yang langsung diumumkan secara resmi dan transparan. Hal ini akan mendorong pelamar untuk lebih percaya pada sistem dan fokus pada kualitas kompetensi mereka.

Berkat juga menyayangkan kurangnya ketegasan Pemerintah Pusat dalam menetapkan regulasi yang lebih jelas terkait perekrutan PPPK.

Ia menyebut bahwa pola seleksi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, terutama jika muncul dugaan suap atau permainan nilai.

"Kalau prosesnya dilakukan secara jujur dan transparan, masyarakat tidak akan ragu lagi untuk mengikuti seleksi ini. Mereka akan percaya bahwa hasil yang didapat benar-benar murni berdasarkan kemampuan," tandasnya.

Tak hanya itu, Berkat juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari aparat penegak hukum terhadap dugaan kecurangan dalam perekrutan ASN dan P3K.

Politisi muda Partai NasDem ini meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memproses oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

"Jika ada yang sudah menjadi tersangka, maka proses hukum harus segera dilakukan. Ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan proses perekrutan," tegasnya.

Berkat optimis bahwa dengan sistem yang transparan, adil, dan diawasi dengan ketat, proses perekrutan PPPK di Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik dan diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan hal ini terwujud. (**)