Banggar DPR-RI Wanti-Wanti Pemerintah Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi

Kitakini.news - Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini harus dilakukan, karena untuk menghindari politisasi Bansos menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Soal Cawe-cawe "Partai Coklat" di PIlkada 2024, MKD Hanya Beri Teguran Tertulis Pada Yulius Setiarto dari F-PDIP
• Pastikan Jumlah Cadangan Minyak Indonesia, Pemerintah Dimita Lakukan Riset
• Wakil Ketua Komisi III DPR Sebut Sumut Tertinggi Kasus Judi Online

"Dan sejatinya mekanisme penyaluran Bansos itu melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta sesuai Tupoksi atas dasar perintah Undang-Undang," tegas Said kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Said juga menekankan, bahwa Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.

"Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan," beber Said.

Said juga menanggapi berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun, bahwa perlu membandingkan rekam jejak pada belanja di tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.

Said pun mengungkapkan, masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023. "Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos," ungkap Said

Masih kata Said, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja. "Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja, selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD," tandasnya. (**)