Meredam Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024
![Meredam Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024](https://cdn.kitakini.news/uploads/images/202304/Proyek_Baru_(16).jpg)
Kitakini.news - Seolah-olah pemersatu, Politik Identitas kerap sekali digaungkan oleh oknum-oknum yang berkuasa dalam roda pemerintahan, namun pada kenyataannya menjadi sumber perpecahan dalam perpolitikan di Indonesia. Apa sebenarnya Politik Identitas itu? mengapa menjadi isu sentral ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)?
Baca Juga:
Di Indonesia, Politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Politik Identitas kerap dijadikan strategi menjelang kontestasi politik untuk saling menjatuhkan.
Politik Identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak
beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu
saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam
pemerintahan negara, khususnya dalam ranah Pemilu maupun Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada).
Agnes Heller seorang pakar politik dari Hongaria
menggambarkan Politik Identitas sebagai politik yang difokuskan pada suatu
pembedaan, di mana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan,
toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya memunculkan
pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya Politik
Identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik
isu lingkungan), dan perselisihan etnis.
Sementara
pendapat Klaus Von Beyme (1934) seorang ilmuwan politik Jerman yang merupakan
Profesor Emeritus Ilmu Politik di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Heidelberg menganalisis karakter gerakan Politik Identitas dalam tiga tahap
perkembangan: (1) Tahap Pra-Modern yakni terjadi mobilisasi idelogis oleh para
elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang
baru; (2) Tahap Modern yakni terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan
partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan
pada pembagian kekuasaan; (3) Perkembangan Postmodern, munculnya gerakan
berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan
individual, dan tidak ada satu kelompok yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya
berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan finalnya. Dalam
situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik
perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok
terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.
Politik Identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya
dihilangkan dalam demokrasi. Sebab, penjabaran dari identitas politik yang
dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik Identitas merupakan
konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan
(difference) sebagai suatu kategori utama. Seperti pembentukan aliansi politik
berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latarbelakang dan menjadi
konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin
kebebasan. Akibatnya, hasil dari Politik Identitas berbahaya bagi stabilitas
negara, karena dapat memicu konflik antar umat dan persoalan kenegaraan.
Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa nilai keragaman di Indonesia akan sangat dipertaruhkan, dan benturan-benturan akan terus berkembang di kalangan masyarakat. Kecenderungan Politik Identitas telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri.
Lalu, bagaimana Politik Identitas ini bisa diminimalisir?
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat ‘dari rakyat dan untuk rakyat’, dan Pemilu menjadi wadah dalam mencari sosok pemimpin yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang rutin diadakan di Indonesia tiap 5 tahun sekali. Setiap tahapan Pemilu selalu ada fenomena masing-masing. Namun yang kerap kali sering terjadi adalah fenomena hoaks dan Politik Identitas. Hoaks dilakukan oleh pengguna internet. Berdasarkan data dari kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 170 juta dari 260 juta penduduk Indonesia memiliki handphone, hampir 50% merupakan generasi milenial. Dari data dewan pres ada lebih kurang 800 ribu situs penyebar Hoaks merajalela menjelang Pemilu. Mengapa demikian? Apabila di telaah lebih dalam, penyebaran Hoaks disebabkan oleh budaya masyarakat yang cepat terpengaruh isu-isu tidak benar tanpa butuh mengklarifikasi kebenarannya. Selain itu, bibit Hoaks lahir akibat dari rasa kecemburuan yang mendalam, iri, dengki, sifat ingin menjatuhkan lawan dan terlihat menjadi yang terbaik alias pencitraan.
Integritas politik di Indonesia masih jauh dari kata
sempurna, hingga ada paradigma yang selalu menganggap bahwa politik itu adalah
tata cara yang digunakan oleh oknum tertentu untuk memuaskan kepentingan
pribadi dan menjadikan masyarakat sebagai suatu jalan hanya untuk memperoleh
hasil. Bagaimana cara meminimalisir opini demikian? Hemat penulis, Adalah
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam meredam Politik
Identitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya cerminan kehidupan yang
menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan,
berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang Pancasilais harus di perkokoh kembali di dalam hati seluruh rakyat
Indonesia, sebab Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul seluruh
perbedaan, dan memfilter isu-isu ras, suku, dan agama, sehingga pancasila
berperan penting dalam meminimalisir Politik Identitas menjelang Pemilu 2024.
Sebagai bangsa yang Pancasilais, hal-hal yang harus
dilakukan untuk menghindari perpecahan akibat Politik Identitas adalah (1)
Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama,
ras, dan adat istiadat, (2) Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan,
dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi, (3) Tidak melakukan
diskriminasi pada siapa pun. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri dan
identitas nasional merupakan kunci pemersatu bangsa dan negara Indonesia serta jembatan
kokoh untuk menghubungkan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Jika itu semua
diamalkan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan sulit terpengaruh hal-hal
negatif.
![Gagal Ikut Pilkada 2024, Anies Baswedan Fokus Rencana Bentuk Partai Politik Baru](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)
Gagal Ikut Pilkada 2024, Anies Baswedan Fokus Rencana Bentuk Partai Politik Baru
![Antar Paslon Rico-Zaki, Ihwan Ritonga : Komando Kami Ade Jona Prasetyo](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)
Antar Paslon Rico-Zaki, Ihwan Ritonga : Komando Kami Ade Jona Prasetyo
![Mendaftar di Hari Terakhir, Ketua KPU Medan : Lengkapi Berkasnya!](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)
Mendaftar di Hari Terakhir, Ketua KPU Medan : Lengkapi Berkasnya!
![Pilkada Kota Medan 2024, Ada 3 Paslon Bertarung?](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)
Pilkada Kota Medan 2024, Ada 3 Paslon Bertarung?
![Berakhir Mulus, Tak Satupun Partai Politik Daftarkan Calonnya ke KPU Medan di Hari Pertama](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)
Berakhir Mulus, Tak Satupun Partai Politik Daftarkan Calonnya ke KPU Medan di Hari Pertama
![Masyarakat Sipil Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti](https://cdn.kitakini.news/image/0.png)