Soal Cawe-cawe "Partai Coklat" di PIlkada 2024, MKD Hanya Beri Teguran Tertulis Pada Yulius Setiarto dari F-PDIP

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh KetuaMKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, dalam musyawarah MKD di Komplek Parlemen, Senayang, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024.

Baca Juga:

• Paslon ADIL Dituduh Suap Hakim MK, Advokat: Fitnah Tidak Berdasar
• Menang Pilkada, Bobby Ingin Ketemu Edy Rahmayadi
• MK Tolak Gugatan Pilkada Deliserdang, Pasangan ADIL akan Dilantik Serentak

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setiarto, SH. MH No anggota A234Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Nazaruddin di ruang rapat MKD.

Terhadap putusan MKD ini, disampaikan Nazaruddin, bersifat final dan mengikat sejak putusan dibacakan.

Yulius Setiarto dilaporkan ke MKD oleh Ali Hakim Lubis, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, karena menilai pernyataan itu melanggar kode etik.

Ali mengklaim bahwa laporan ini dilakukan sebagai warga negara biasa, bukan atas nama partai atau institusi tertentu. Namun tetap saja keterlibatan politisi dalam melaporkan sesame anggota legislative, memunculkan spekulasi adanya kepentingan politik.

Terhadap laporan ini, MKD sudah melakukan klarifikasi awal pada 2 Desember 2024, dengan alat bukti berupa video unggahan Yulius Setiarto pada melalui akun tiktok pribadinya yang menyinggung cawe-cawe polisi di Pilkada 2024.

Terhadap persoalan ini, Yulius mengatakan bahwa di unggahannya pada 25 November 2024 lalu itu, dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam waktu 1 x 24 jam, untuk mengklarifikasi temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo yang mengungkapkan sejumlah dugaan keterlibatan aparat kepolisian atau Partai Coklat diPilkada 2024.

"Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung olehMulyono (nama masa kecil Joko Widodo alias Jokowi)," sebut Yulius dalam video yang diunggahnya.

Menurut Yulius, pengerahan apparat untuk memenangkan kontestan tertentu merupakan pelanggaran serius yag dapat mengancam keutuhan negara.